KLIKTARGET.ID – Sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite semakin kuat. Hal itu juga diisyaratkan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah.
Dalam pernyataan resminya yang dikutip pada Kamis (18/8/2022), Said menyatakan bahwa kenaikan harga Pertalite karena pemerintah tidak akan memberikan penambahan subsidi terhadap BBM.
“Tidak akan ada penambahan subsidi. Pilihan yang bisa ditempuh pemerintah adalah menaikkan harga energi yang disubsidi dengan mempertimbangkan dampak inflasi dan daya beli rumah tangga miskin,” kata Said.
Said juga mengatakan, pemerintah tidak hanya menaikkan harga Pertalite, melainkan juga LPG 3 kg dan listrik pada daya tertentu.
“Sesegera mungkin Pemerintah menaikkan harga pertalite, LPG 3 Kg, dan listrik bersubsidi karena kalau tidak disegerakan akan makin menggerus kuota pasokan energi subsidi. Apalagi terjadi gap harga yang jauh antara pertalite dengan pertamax,” paparnya.
Pemerintah dan DPR awalnya sudah menyepakati tambahan subsidi dan kompensasi menjadi Rp 502 triliun pada 2022. Akan tetapi beberapa indikator yang sebelumnya diperkirakan, baik harga minyak dunia, nilai tukar rupiah hingga kuota BBM sudah melesat.
Kemudian nilai tukar rupiah, yang rata-rata sudah berada di level Rp14.552, juga di atas asumsi pemerintah.
Hal lain yang turut mempengaruhi adalah volume BBM yang hampir melampaui kuota. Kuota BBM Pertalite hingga akhir tahun ini hanya tersisa 6,2 juta KL dari kuota tahun ini yang ditetapkan sebesar 23 juta KL.
Said tidak menyebut jadwal pasti kenaikan harga. Akan tetapi dirinya menyarankan agar kenaikan tidak dilakukan secara drastis, namun bertahap per 3 bulan. Sehingga masyarakat tidak mengalami tekanan berat.
“Naikkan saja bertahap per 3 bulanan,” kata Said.
Di sisi lain, tambah Said, pemerintah juga harus menambah bantalan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan catatan data penerima sudah lebih akurat.
“Pemerintah harus awas politik, makanya gak boleh naik drastis. Gradual sambil lihat kondisi pasar,” tandasnya. (*)
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga memberi sinyal tersebut.
